KOTA BEKASI, JABAR,Klikinews.com – Kinerja anggaran pendapatan belanja negara (APBN) wilayah kerja KPPN Bekasi sampai dengan tanggal 30 April 2026 mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh kontraksi Pendapatan Negara sebesar 17.69 % dan Belanja Negara tumbuh 18.50%. Hal tersebut dismapaikan dalam pelaksanaan Press Conference KPPN Bekasi pada Rabu ( 20/5/2026) bertempat di Aula KPPN Bekasi berlangsung dengan lancar.
Melalui forum ini,Kepala KPPN Bekasi,Haris Budi Susila menyampaikan, bahwa Kinerja Pendapatan Negara sampai dengan April 2026 terealisasi Rp9,36 triliun atau 1.830.86% dari target, namun secara tahunan masih mengalami kontraksi 17,69% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu, terutama dipengaruhi oleh penerimaan tahun sebelumnya yang bersifat tidak berulang.
“APBN terus hadir sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pembangunan daerah, memperkuat layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota dan Kabupaten Bekasi,”ungkap Haris Budi Susila saat di konfrimasi media klikinews.com,Rabu (20/5/2026).
Adapun Kinerja Penerimaan Dalam Negeri sampai dengan 30 April 2026 terealisasi Rp9,36 triliun atau 1.830.86% dari target, “namun secara tahunan mengalami kontraksi 17,69% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” jelasnya,
Penerimaan Negara Bukan Pajak tercatat sebesar Rp143,55 miliar atau 28.07% dari target dan menurun 24,31% (yoy), terutama dipengaruhi oleh penurunan PNBP lainnya sebesar 35,22% (yoy), meskipun kinerja Pendapatan BLU menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 10,71% (yoy).
Kinerja Belanja Negara sampai dengan April 2026 terealisasi Rp2,36 triliun atau 36.27% dari pagu dan tumbuh 18,50% (yoy). Belanja Pemerintah Pusat meningkat 18,91% (yoy), didorong terutama oleh Belanja Barang dan akselerasi Belanja Modal, sementara Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp1,89 triliun atau 38.36% dari pagu dan tumbuh 18,95% (yoy), utamanya ditopang oleh Dana Alokasi Umum dan Dana Transfer Khusus.
“Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp474,56 miliar atau 29.79% dari pagu anggaran sebesar Rp1.592,75 miliar. Secara yoy, Belanja Pemerintah Pusat mengalami pertumbuhan sebesar 18,91%, didorong oleh peningkatan pada hampir seluruh komponen belanja,”papar Haris,
Kinerja TKD sampai dengan April 2026 terealisasi sebesar Rp1.889,65 miliar atau 38.36% dari pagu anggaran sebesar Rp4.926,37 miliar. Secara yoy, kinerja TKD mengalami peningkatan sebesar 18,95%, mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pendanaan daerah.
Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 April 2026 mencapai Rp2,36 triliun atau 36,27% dari pagu sebesar Rp6,52 triliun. Struktur belanja masih didominasi oleh Transfer ke Daerah, dengan realisasi sebesar Rp1,89 triliun atau 38,36% dari pagu, sementara Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp474,56 miliar atau 29,79% dari pagu.
“Secara umum, sisa pagu yang masih cukup besar mencerminkan ruang akselerasi belanja pada periode berikutnya, khususnya pada belanja operasional dan belanja pembangunan. Realisasi Pemerintah Pusat s.d 30 April 2026 mencapai Rp474 miliar atau 29,79% dari pagu sebesar Rp1,59 triliun. Penyerapan belanja didominasi oleh Belanja Pegawai 35,71% dan Belanja Barang 22,46% dari pagu, mencerminkan pemenuhan belanja rutin dan operasional pemerintah,” tuturnya
Belanja Sosial sebesar 34,19% menunjukkan penyaluran bansos yang relatif lebih awal pada periode berjalan. Sementara itu, Belanja Modal baru mencapai 15,14%, sehingga masih memerlukan percepatan pelaksanaan kegiatan fisik pada periode berikutnya. “Secara keseluruhan, sisa pagu yang masih sebesar 70,21% menunjukkan ruang akselerasi belanja guna menjaga kualitas dan momentum kinerja APBN,” ujarnya
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja K/L
Dibandingkan 2025, pagu Belanja K/L 2026 mengalami penyesuaian dengan peningkatan pada Belanja Sosial, sementara realisasi menunjukkan peningkatan pada seluruh jenis belanja, terutama Belanja Pegawai dan Belanja Barang.
Pagu Belanja K/L 2026 mengalami penyesuaian dibandingkan 2025, terutama penurunan pada Belanja Pegawai dan Belanja Barang, serta peningkatan pada Belanja Sosial. Realisasi Belanja K/L 2026 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya pada seluruh jenis belanja. * * Belanja Pegawai dan Belanja Barang tetap menjadi komponen utama, mencerminkan kesinambungan belanja rutin dan operasional K/L.
* Belanja Modal mulai menunjukkan peningkatan realisasi, mengindikasikan awal pelaksanaan kegiatan fisik.
* Belanja Sosial meningkat signifikan baik dari sisi pagu maupun realisasi, sejalan dengan kebijakan penguatan perlindungan sosial.
Pagu dan Realisasi Belanja Transfer Ke Daerah
*Realisasi Belanja Transfer ke Daerah periode 1 Januari 2026 s.d. 30 April 2026 yaitu sebesar Rp.1,89 T atau 38.36% dari nilai Pagu Rp.4,92 T.
* Realisasi Belanja Transfer ke Daerah s.d. 30 April 2026 mencapai Rp1,89 triliun atau 38,36% dari pagu sebesar Rp4,92 triliun, menunjukkan kinerja penyaluran TKD yang relatif baik pada awal tahun anggaran.
* Penyaluran TKD terutama didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dengan realisasi Rp1,17 triliun atau 40,47% dari pagu, serta Dana Transfer Khusus sebesar Rp712,53 miliar atau 41,68%, yang mencerminkan dukungan pemerintah pusat terhadap pendanaan layanan dasar dan program prioritas daerah.
* Sementara itu, Dana Bagi Hasil baru terealisasi 7,05% dan Dana Desa belum tersalurkan seiring dengan jadwal penyaluran yang direncanakan pada periode berikutnya.
* Secara keseluruhan, sisa pagu TKD yang masih 61,64% menunjukkan ruang penyaluran yang cukup besar pada bulan‑bulan selanjutnya.
Pagu dan Realisasi Belanja per Wilayah s.d 30 April 2026
Secara wilayah, realisasi belanja di Kota Bekasi mencapai Rp1,22 triliun atau 37,66 persen dari pagu, sedikit lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Bekasi yang terealisasi sebesar Rp1,14 triliun atau 34,89 persen.
“Perbedaan capaian ini mencerminkan variasi waktu penyaluran dan karakteristik alokasi belanja pada masing‑masing wilayah. Secara keseluruhan, sisa pagu belanja yang masih sebesar 63,73 persen menunjukkan ruang penyaluran yang cukup besar pada periode selanjutnya,” tutup Haris Budi Susila (red).
Editor : Aisyahra Mulyawati
