KOTA BEKASI,JABAR,Klikinews.com – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bekasi menggelar acara Forum Konsultasi Publik untuk mereview dan mengevaluasi standar layanan publik KPPN Bekasi.
Acara yang berlangsung pada hari Rabu, 14 Agustus 2024, dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan antara lain dari mitra kerja seperti satuan kerja lingkup KPPN Bekasi, kalangan akademisi, organisasi masyarakat dan Tim Media masa lokal kota Bekasi.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bekasi, Haris Budi Susila mengatakan, kegiatan Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat terkait pembahasan rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang efektif dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di KPPN Bekasi.
“Jadi kegiatan ini untuk memberikan penjelasan berbagai standar layanan yang ada di KPPN Bekasi kepada masyarakat khususnya lima elemen yakni akademisi, stakholder, pengguna layanan, LSM serta rekan rekan dari Jurnalis,” tutur Haris Budi Susila di sela-sela kegiatan Forum Konsultasi Publik.
Lebih lanjut Kepala KPPN Bekasi mengatakan sedangkan terkait dengan adanya masukan – masukan, usulan dan kritikan dari pihak terkait dengan pelayanan KPPN Bekasi, pihaknya memastikan menjadi antensi pihaknya untuk menjadi masukan dalam melakukan peningkatan pelayanan.
“Selain itu juga sebagai upaya melakukan dan silahturahmi dengan para stakeholder dan rekan ASN yang mungkin biasanya yang datang ke kantor ini hanya pegawainya saja, namun kali ini kami juga mengundang para petingginya agar lebih ada pendekatan lagi dan kami bisa mengetahui sejauh mana kinerja kami selama ini,” terang Haris lebih lanjut usai acara kepada jurnalis klikinews.com
Sebagai Kepala yang baru saja menjabat sejak bulan februari 2024 ini, dirinya berharap untuk dapat terus memperbaiki pelayanan di KPPN Bekasi. Kegiatan ini juga ditutup dengan room tour di lingkungan KPPN Bekasi.
Adapun 14 jenis layanan publik yang diberikan adalah Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk/Belanja Pegawai, Penerbitan SP3B BLU, Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL), Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung, Persetujuan Memo Pencattan Hibah Langsung Bentuk Barang,Jasa,Surat beharga, Layanan Konsultasi Stakeholder, Pendaftaran Data Suplier dan Data Kontrak, Perubahan Data Suplier dan Data Kontrak, Pengesahan Surat Keterangan Penghentian dan Pembayaran (SKPP), Persetujuan/Penolakan
Permintaan UP dan/atau TUP, Penerbitan Hasil Rekonsiliasi, Penyelesaian Retur SP2D, Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara, Persetujuan Pembukaan Rekening, Penerbitan Surat Keterangan telah dibukukan (red/dna).
