BANDUNG,JABAR, Klikinews.com – Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris, serta berkomitmen mewujudkan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Gas bumi menjadi energi transisi karena ketersediaannya cukup banyak dan lebih ramah lingkungan. Untuk mengoptimalkan gas bumi sebagai energi transisi, dalam pengelolaannya diperlukan sinergi semua pihak, baik dari sisi hulu dan hilir.
Hal tersebut disampaikan dalam diskusi Rapat Kerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dengan tema “Akselerasi Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Transisi Energi Menuju Net Zero Emission”, di Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (8/8/2024).
Diskusi juga menyepakati bahwa, semua pihak harus mendapatkan manfaat yang optimal dari gas bumi dan adil, agar dapat tumbuh bersama-sama demi mendukung perekonomian Indonesia, serta masyarakat khususnya.
Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan, profil ketersediaan infrastruktur gas bumi yang mencapai total panjang 22.498,84 km di semester I tahun 2024. “Sejak tahun 2022, Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membangun pipa Cirebon – Semarang Tahap I (Semarang – Batang) sepanjang 60 km dan Tahap 2 (Batang-Cirebon) sepanjang 120 km. “ jelas Wahyudi Anas kepada media,
Sementara itu, Direktur Pembinaan Program Migas Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mirza Mahendra menyampaikan, pengelolaan gas bumi diprioritaskan untuk pembangunan nasional. “Gas bumi itu sebagai sumber daya alam tidak terbarukan, pengelolaannya perlu diatur secara berkesinambungan,” jelasnya
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Keuangan dan Komersialisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Kurnia Chairi mengungkapkan, “gas bumi sebagai komoditas memiliki nilai strategis, yaitu mendukung ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan energi terbarukan dan transisi energi. Selain itu, sumber penerimaan negara,” tuturnya (red).
