BOGOR, KLIK INEWS – Polemik pembangunan gazebo di area fasilitas sosial (fasos) dan ruang terbuka hijau (RTH) RW 44, Cluster Coatesville, Perumahan Kota Wisata, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, kian memanas. Sejumlah warga menolak pembangunan tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan diduga dilakukan tanpa izin pemerintah daerah.
Warga mendesak agar pembangunan dihentikan dan ukuran bangunan dikembalikan seperti semula. Bahkan, kuasa hukum warga menyatakan akan melaporkan persoalan tersebut ke Polres Bogor apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Salah satu warga, Novi, mengatakan pembangunan gazebo sejak awal tidak mendapat persetujuan dari warga yang terdampak langsung. Padahal, menurutnya, sejumlah musyawarah telah digelar dan menghasilkan kesepakatan agar ukuran bangunan diperkecil.
“Jadi harusnya agenda hari ini adalah menentukan dimensi dari ukuran gedung ini. Kita sudah tiga kali ada kesepakatan,” kata Novi saat ditemui di lokasi, Sabtu (21/11/2026).
Novi juga mempertanyakan perizinan pembangunan gazebo yang berdiri di atas lahan fasilitas umum milik pemerintah daerah. Ia menegaskan, persetujuan warga setempat semestinya menjadi bagian dari proses sebelum pengajuan pembangunan kepada pemerintah daerah.
“Ini fasum milik pemda. Dan tidak ada izin untuk pembangunan ini. Jika warga setempat menyetujui pembangunan baru kita naik ke pemda. Tapi dari awal itu tidak ada izin dari warga setempat. Itu sangat fatal,” ungkapnya.
Selain masalah perizinan, warga turut mempersoalkan penggunaan dana pembangunan yang disebut berasal dari donatur, iuran pengelolaan lingkungan (IPL), hingga sumbangan warga. Novi menilai penggunaan anggaran tersebut perlu diperiksa karena dinilai belum disampaikan secara transparan.
“Jadi secara garis besar ada dugaan penyalahgunaan dana. Betul, nanti akan ada audit. Kita audit dulu secara internal. Ada rencana laporan ke kepolisian,” jelasnya.
Ia berharap persoalan pembangunan gazebo tersebut dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah. Menurutnya, terdapat dua opsi penyelesaian yang diharapkan warga, yakni renovasi ulang atau pembongkaran bangunan hingga dikembalikan seperti kondisi semula.
Kuasa hukum warga terdampak dari Lembaga Bantuan Hukum Posko Perjuangan Rakyat (LBH Pospera), Alofsen Marbun, S.H., mengatakan perluasan gazebo telah menimbulkan keberatan karena dinilai mengurangi kenyamanan, estetika lingkungan, serta hak warga atas ruang terbuka yang selama ini dinikmati penghuni kawasan tersebut.
“Klien kami membeli hunian di lokasi tersebut termasuk memperhitungkan keberadaan ruang terbuka hijau dan view lingkungan. Selama ini tidak pernah ada persoalan seperti yang terjadi saat ini,” ujar Alofsen dalam keterangan pers, Sabtu (21/11/2026).
Alofsen menyebut bangunan gazebo tersebut memiliki luas sekitar 450 meter persegi dan diduga didirikan tanpa izin dari pemerintah daerah. Menurut LBH Pospera, proyek renovasi yang dikerjakan di bawah kepengurusan RW 44 bersama panitia pembangunan itu berjalan tanpa persetujuan warga terdampak maupun perizinan dari instansi berwenang, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Warga juga mempersoalkan perubahan tata ruang RTH, pembongkaran wahana atau taman bermain anak, serta penebangan 11 pohon besar yang sebelumnya berfungsi sebagai peneduh dan penyerap polusi.
Alofsen menilai sejumlah tindakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Ia merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 521, 522, dan 523, serta ketentuan penataan ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang bangunan gedung.
Alofsen menegaskan, pihaknya berencana membuat laporan polisi ke Polres Bogor pada Senin (23/11/2026). Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan perusakan taman bermain fasilitas umum dan pembangunan gazebo tanpa izin di atas lahan milik pemerintah daerah.
“Kami juga akan membuat laporan polisi Senin ke Polres Bogor atas tindakan RW dan pengurus ini yang telah melakukan pengrusakan dan membangun tanpa izin,” tegasnya.
Sebelum berencana menempuh jalur hukum, warga mengaku telah melakukan sejumlah upaya penyelesaian. Langkah tersebut antara lain pengaduan melalui kanal SPAN-LAPOR pada 20 Juni 2026, penyampaian surat keberatan resmi dan mosi tidak percaya pada 22 September 2026, menyurati pengelola Kota Wisata, melayangkan somasi pertama pada 12 Oktober 2026, hingga mengadu kepada DPRD Kabupaten Bogor.
Menurut LBH Pospera, kedua belah pihak juga sempat menandatangani Nota Kesepakatan Bersama terkait penyelesaian pembangunan balai warga atau gazebo RW 44 dalam rapat di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Bogor pada 11 November 2026. Namun, pihak warga menilai kesepakatan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya karena pembangunan disebut masih berlanjut.
“Ketua RW 44 dan panitia terus melanjutkan pembangunan dan mengabaikan keberatan warga serta hasil rapat dan kesepakatan di DPRD Kabupaten Bogor,” terang Alofsen.
Melalui kuasa hukumnya, warga menuntut penghentian sementara pembangunan gazebo hingga tercapai kesepakatan. Mereka juga meminta bangunan yang diduga tidak berizin dibongkar atau dikembalikan ke ukuran dan tinggi semula, taman bermain anak dipulihkan, serta 11 pohon besar ditanam kembali. Warga turut meminta adanya permintaan maaf kepada pihak yang terdampak.
LBH Pospera memberikan tenggat waktu 3×24 jam kepada Ketua RW 44 dan panitia renovasi gazebo untuk memenuhi tuntutan tersebut. Apabila tidak dipenuhi, kuasa hukum menyatakan akan menempuh upaya hukum, baik pidana maupun perdata.
Hingga berita ini ditulis, pihak pengurus RW 44 maupun Ketua RW 44, Listianto, belum memberikan tanggapan terkait keberatan warga dan rencana pelaporan tersebut. (rul)
Oleh Jurnalis: Syahrul
Editor: Sakha Linggana A.





































