JAKARTA,KLIK Inews.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan pentingnya Indonesia menerapkan integritas satu data untuk menghindari banyaknya silo data yang terpisah dan tumpang tindih, sebagaimana sering terjadi di beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sekaligus mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang bertujuan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga memiliki pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
Berbagai dasar hukum yang bisa digunakan antara lain, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.
“Dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Namun harus diakui, hingga saat ini masih ada program SPBE atau proyek e-Gov yang dilaksanakan secara seporadis,” ungkap Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo kepada media dan akun resminya Ig @bambang.soesatyo
Turut hadir antara lain, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Letnan Jenderal TNI (Purn.) Hinsa Siburian, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Teguh Setyabudi, Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bambang Budiawan, Direktur Politeknik Siber dan Sandi Negara Marsekal Pertama TNI. R. Tjahjo Khurniawan, Direktur Huawei Clouds Indonesia Titan Wang, Ketua Umum Asosiasi Big Data dan Artificial Intelligence (ABDI) Rudi Rusdiah, serta Chief Technology Officer New Oak Finance Rohit Kumar.
“Selain tumpang tindih , berpotensi menimbulkan pemborosan atau kemubaziran. Setiap program yang dilakukan dalam kerangka pengembangan SPBE,selayaknya termanifestasikan menjadi sebuah program nasional yang terintegrasi, memiliki interoperabilitas, dan saling terhubung dalam dunia maya,” ujar Bamsoet saat mengisi forum Web Summit SDI 2023 dan e-Gov 2023, diselenggarakan Asosiasi Big Data dan Artificial Intelligence (ABDI) secara virtual dari Jakarta (red/sam).
