JAKARTA (Klikinews.com) – Dalam mendukung program kegiatan bidang lingkungan dan kelistrikan, PT PLN Persero menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI . Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan energi listrik nasional dan mendukung peningkatan penggunaan energi terbarukan.
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono di kantor KLHK, Jakarta pada Jumat (24/11). Dan ruang lingkup kerja sama ini meliputi asistensi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di kawasan hutan, pertukaran data dan atau informasi, serta kegiatan lain yang disepakati termasuk pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.
Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mengatakan, pihaknya di Pemerintahan mendukung PLN dalam mengembangkan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia, khususnya untuk pemanfaatan energi terbarukan.
“MoU ini merupakan salah satu langkah konkret dari komitmen KLHK dalam mendukung Proyek Strategis Nasional, khususnya di sektor ketenagalistrikan dan energi terbarukan. Dan ini bagian dari upaya Pemerintah mendukung PLN untuk mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060 dari sektor ketenagalistrikan,” kata Bambang kepada media.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, penandatangan kesepakatan ini bertujuan langsung untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi KLHK dengan PLN dalam upaya pelaksanaan program bidang ketenagalistrikan yang berkelanjutan dan berwawasan dan ramah lingkungan.
“Kami di sini juga memegang prinsip keberlanjutan, dan Pemerintah dan BUMN sepakat untuk dari awal menyiapkan lahan maupun kawasan hutan sesuai regulasi kawasan hutan. Bagi kami di KLHK terhadap proses pembangunan tetap berpegang pada prinsip keberlanjutan, dan kita perkuat mulai dari dokumen hingga persetujuan lingkungannya,”ujar Bambang.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN saat ini terus meningkatkan penggunaan energi terbarukan demi mencapai NZE pada 2060. Hanya saja, upaya tersebut dihadapkan dengan tantangan lokasi potensi EBT yang pada umumnya jauh dari lokasi pusat permintaan listrik.
“Sehingga, diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi mismatch tersebut. PLN dan KLHK memiliki tujuan dan tugas yang sama, yaitu menyelamatkan lingkungan di muka bumi ini dan menuju NZE. Selama ini kami sangat berterima kasih karena telah mendapat dukungan penuh dari Menteri KLHK, Ibu Siti Nurbaya dan seluruh jajaran,” jelas Darmawan.
PLN telah merancang Accelerated Renewable Energy Development (ARED) yang akan mengatasi tantangan tersebut. Melalui ARED, PLN akan mengembangkan green enabling transmission line dan smart grid yang menghubungkan listrik antarpulau di Indonesia, yaitu Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Bali. Sehingga, listrik dari energi terbarukan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan pembangunan tersebut, penambahan kapasitas pembangkit EBT bisa meningkat dari 22 gigawatt (GW) menjadi 61 GW pada 2040. Pembangunan transmisi tersebut tentu membutuhkan dukungan KLHK, karena akan melewati kawasan-kawasan hutan.
“Ini harus direncanakan dan dikoordinasikan dengan baik agar seluruh pembangunannya bisa sesuai dengan regulasi. Seluruh upaya yang kami lakukan ini menjadi wujud komitmen, bahwa PLN tidak hanya berfokus dalam menyediakan listrik namun bertanggung jawab dalam perubahan iklim di Indonesia dengan menjadi lokomotif transisi energi dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045,” tutur Darmawan (*).
Editor : Aisyahra Mulyawati
