KOTA BEKASI, JABAR,Klikinews.com – Saat ini Kota Bekasi masih menjadi sorotan terkait darurat masih kekurangan guru. Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebelumnya telah melakukan MoU dengan perguruan tinggi negeri Jakarta, dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang meliputi Program Magang Mahasiswa. Hal ini untuk memenuhi kekurangan guru yang ada di Kota Bekasi baik jenjang Taman Kanak-Kanak (TK),Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Hal tersebut mendapat tanggapan Wakil Pimpinan II DPRD Kota Bekasi Faisal, S.E mengatakan, Adapun cara dan Solusi, serta untuk segera mengambil langkah konkret menangani krisis guru yang mencapai 3.600 orang untuk tingkat TK, SD, dan SMP. Dengan mendata ulang semua PNS di Kota Bekasi.
“Pastinya ada pegawai yang PNS sudah masuk diperangkat atau bidang di Pemerintahan Kota Bekasi, mulai dari tingkat Kelurahan hingga di kesekretariatan yang lulusan pendidikan Guru untuk menjadi SDM guru,” kata Faisal kepada media, Jumat (22/08/2025).
Lebih lanjut kata Faisal, Pemerintah Kota Bekasi harus mendata ulang semua pegawai PNS maupun PPPK untuk mengetahui pendidikan terakhirnya, dan juga pengalaman akhirnya selama ini. Sebelum mendaftar jadi PNS, sebelum nya sudah mengajar disekolah sekolah, siapa yang tau, yang jelas itu semuanya masukan buat Pemkot Bekask, dan langkah ini yang tepat untuk sementara ada langkah Pemerintah Pusat.
“Menurut saya, ini sangat miris dan tidak bisa dibiarkan begitu saja, Kota Bekasi kekurangan guru. Di tahun 2026, kekurangan guru tidak akan tertutupi jika tidak ada formulasi serius,” ucap Faisal menyarankan.
Menurut Faisal, hal ini menunggu ada kebijakan ataupun keputusan yang akan diambil oleh Negara melalui Kementrian dalam Negeri atau Pemerintah Pusat. “Sementara Disdik Kota Bekasi sekarang mengandalkan 200 mahasiswa magang dari UJN untuk mengisi kekurangan guru dinilai tidak relevan,” jelasnya,
Tapi, kalau langkah dengan mendata ulang para pegawai, dirinya yakin pasti banyak yang lulusan guru hal ini belum kita ketahui sebelum Pemerintah mendata ulang, pungkasnya. “Kita meminta Walikota Bekasi terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat rekrutmen PPPK atau menambah kuota guru untuk Bekasi,” jelas Faisal.
Ditempat terpisah, Pengurus Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Pusat sekaligus Ketua Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Bekasi Raya,Wawan Hermawansyah sebelumnya angkat bicara saat di konfirmasi media klikinews, Senin 28 April 2025 terkait mirisnya Kota Bekasi di tahun 2025 ini masih kekurangan guru atau tenaga pengajar. Dan sangat disayangkan, Kerjasama antara ADI Bekasi Raya dengan Pemkot Bekasi saat ini tidak berjalan baik.
“Terkait Pemkot Bekasi bekerjasama dengan perguruan tinggi dari Jakarta, itu haknya pihak Pemkot Bekasi untuk MoU dengan perguruan tinggi manapun, dan melibatkan peran mahasiswa Magang menjadi guru untuk mengisi kekosongan. Namun sangat disayangkan, di Kota Bekasi ini banyak Dosen – Dosen yang sangat kompeten di bidang Keguruan, tapi tidak dilibatkan oleh Pemkot Bekasi lagi,” ungkap Wawan Hermawansyah,
Padahal tahun -tahun sbeelumnya, kata Wawan, Harmonisasi dosen perguruan tinggan dengan Pemerintah Kota Bekasi ,tidak ujug ujug. Perjalanan Kerjasama antara Adi Bekasi raya dan Pemkot Bekasi dari tahun 2015.
“Fokus kami saat itu, bagaimana dosen-dosen yang ada di Kota Bekasi, itu saling berinteraksi, membantu program-program strategis Pemkot Bekasi Dan saat itu sudah berjalan dengan baik bisa berjalan Kembali. Dan kami para dosen, sangat siap membantu program Pemerintah Kota Bekasi untuk menjadi tenaga pengajar ,sekaligus dalam Tri Darma pengabdian kepada Masyarakat,” jelas Wawan,
Puncaknya adalah, kata Wawan lagi, Kota Bekasi mengawali saat dipimpin oleh Walikota Bekasi lama Rahmat Effendi memberikan bantuan pada mahasiswa kurang mampu. Pada tahun 2021 sudah terdampak wabah Covid 19, program tersebut masih berjalan sampai tahun 2024.
“Yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Walikota Bekasi dan Wakil Walikota Bekasi yang baru ini, bahwa Perguruan tinggi itu bukan tanggung jawabnya Pemkot Bekasi, Pemkot Bekasi itu tanggung jawabnya sekolah Taman kanak-kanak, SD,dan SMP. Karena SMA/SMK saat ini sudah di urus Provinsi Jawa barat, Perguruan Tinggi oleh Kemendikti,” ungkapnya
Ada tiga komponen yang mengikat itu, pertama adalah : Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) wilayah V.A, kedua : Asossiasi Dosen Indonesia (ADI) Bekasi Raya, ketida : Forum Dosen Guru dan Masyarakat (Fordorum) terus berjalan dan berdampingan, sehingga program pemerintah dapat bersinergi,
“Kenapa Pemkot Bekasi tahun sebelumnya terbuka membantu mahasiswa/wi asli penduduk Kota Bekasi untuk dibantu ? Inikan ada harmonisasi dan saling percaya antara Pemkot Bekasi dengan ADI Bekasi Raya yang dibangun,” tutur Wawan (red/adv/dprd/kota/bksi).
