LAUT China Selatan adalah wilayah yang menjadi titik kepentingan antara Indonesia dan beberapa negara lain, terutama China. Indonesia memiliki klaim terhadap wilayah ini berdasarkan Prinsip Samudera Terbuka, yang mengakui hak negara-negara untuk menjalankan kegiatan ekonomi di lautan.
Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi, Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim, (Honoris Causa) menyampaikan tentang, “Global Security Management: Strategies For A Resilient Future” atau Manajemen Keamanan Global : Strategi Untuk Masa Depan yang Tangguh”saat menghadiri Professorial Lecture yang digelar di University of Mindanao,Filipina Kamis (18/4/2024)
Prof Bambang Karsono memparkan perihal ancaman dan ketidakstabilan keamanan internasional. Ia menuturkan setidaknya ada permasalahan dalam kestabilan keamanan yakniu teroris, perubahan iklim, khusunya konflik laut China Selatan.
“Untuk menangani konflik atau perairan laut China Selatan, permasalahan tersebut, diperlukan untuk ketahanan kedaulatan Indonesia yang meliputi risiko geopolitik, ketahanan ekonomi, perubahan iklim dan adaptasi serta kerja sama internasional,” jelas Bambang
Dalam hal ini, Prof Bambang juga mengingatkan, pentingnya manajemen keamanan global yang mengintegrasi prinsip keberlanjutan dan pendekatan holistis. Hal ini mencakup pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati di laut China Selatan, keadilan dan inklusi sosial, ketahanan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya yang bijaksana. Tentang adanya kebutuhan menavigasi kompleksitas dunia yang semakin meningkat, mencegah konflik, menyimbangkan kepentingan nasional dan tanggung jawab global, dan menggunakan teknologi untuk keamanan.
“Peran dunia pendidikan di ASEAN dalam mengatasi masalah keamanan global, Ada enam poin yang bisa dilakukan universitas untuk membantu permasalahan konflik laut China Selatan tersebut yakni, penelitian dan analisis, pendidikan dan pelatihan, kolaborasi dan membangun jaringan, terlibat dalam membuat kebijakan pemerintah, menjangkau komunitas dan berinovasi,” ujarnya.
Dengan melakukan tindakan ini, lanjutnya, perguruan tinggi di regional ASEAN dapat berkontribusi untuk membangun komunitas ASEAN yang lebih aman dan tangguh, mampu mengatasi tantangan keamanan kompleks yang dihadapi di wilayah,
“Selain itu dengan pengalaman penugasan bertugas di perbatasan Indonesia, strategi Indonesia terkait kesiapan dalam mempersiapkan ketahanan dan keamanan global. Dengan menyatukan pemahaman ini dalam program pendidikan, Universitas dapat memberdayakan mahasiswa untuk menjadi warga global yang kuat, bertanggung jawab, dan terlibat yang siap menghadapi dan berkontribusi terhadap ketahan dan kedaulatan Indonesia yang berubah dengan cepat menuju Indonesia maju,,” tuturnya.
Hal tersebut disampaikan juga oleh Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pertahanan Republik Indonesia Program Studi Keamanan Maritim, Pangiutan Lubis, klaim tersebut sering kali bertentangan dengan klaim eksklusif yang diajukan oleh China, yang menyebabkan potensi konflik. Ancaman konflik di Laut China Selatan terhadap kedaulatan Indonesia saat ini dapat dilihat dari beberapa aspek, Pertama, Klaim Eksklusif : China telah meningkatkan aktivitas militer di wilayah ini, termasuk pembangunan infrastruktur seperti taman pengamatan dan pembangunan pembangkit listrik di atas batu karang yang menurut Indonesia berada di wilayah laut yang diakui sebagai wilayah teritorial Indonesia.
Selain itu,kata Pangiutan Lubis,Penggunaan Kekuatan China telah menunjukkan kemampuan untuk menggunakan kekuatan militer untuk menyelidiki atau mengambil klaim atas wilayah yang diakui Indonesia sebagai wilayah teritorialnya. Peningkatan kapasitas militer dan diplomatik serta kerjasama dengan negara-negara lain juga penting untuk menjaga kedaulatan di wilayah ini.
“Indonesia telah mengambil beberapa tindakan hukum dan diplomatik untuk menegaskan klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan, khususnya terkait Kepulauan Natuna di Provinsi Kepulauan Riau, dan sengketa maritim yang lebih luas dengan Cina,” jelas Pangiutan Lubis,
