KOTA BEKASI,JABAR,Klikinews.com – Aksi Unjuk Rasa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) terkait Carut Marut PPDB Online Tahun 2024 – 2025 di Kota Bekasi, yang sebelumnya melakukan aksi di Disdik Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi pada Kamis (08/08/24).
Namun masih ditemukan tidak transparansi terkait penerimaan siswa baru tingkat SMP di Kota Bekasi dan masih banyak anak – anak di Kota Bekasi yang belum dapat melanjutkan sekolah di tingkat SMP dan mendesak DPRD Kota Bekasi untuk membuat hak angket kepada Pj. Walikota Bekasi yang anggap gagal memmimpin Kota Bekasi.
Kali ini LSM GMBI terus menggedor kantor DPRD Kota Bekasi menyikapi ratusan anak sekolah yang hingga saat ini belum diterima di sekolah negeri utamanya SMP, Kamis (8/8/2024). 
“Carut marut dunia pendidikan di Kota Bekasi disebabkan kebijakan Plt Wali Kota Bekasi dan Dinas Pendidikan. Ini bentuk ketidakmampuan kepala Disdik Kota Bekasi. Kekisruhan pendidikan dimulai dari situ,” ungkap Sekretaris GMBI Kota Bekasi, Asep Suryana dalam orasinya di depan Gedung DPRD Jalan Chairil Anwar Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.
Terkait soal banyaknya kelas kosong di sejumlah SMP negeri yang belum terisi siswa, DPRD Kota Bekasi akan berencana memanggil Pj Wali Kota Bekasi. Harapan mereka sekolah-sekolah tersebut bisa menerima siswa yang saat ini belum sekolah tertampung atau belum bersekolah sampai saat ini.
Aksi unjuk rasa disambut oleh Ketua DPRD Kota Bekasi, Saifudaullah dan Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Dariyanto dengan audiensi perwakilan massa aksi unjuk rasa GMBI di gedung DPRD Kota Bekasi.
“Kita juga mengakui, ribuan siswa yang ingin masuk ke SMP negeri tertahan Kepwal dari Pj Wali Kota Bekasi. Kita di DPRD Kota Bekasi akan mengundang Pj Wali Kota Bekasi dan Kepala Disdik Agar benar-benar memperhatikan hal tersebut,” ungkap dan Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Dariyanto kepada media,
Menurut politisi Fraksi Partai Golkar ini, dalam dunia Pendidikan di Kota Bekasi, sangat disayangkan masih banyak kelas yang kosong tetapi tidak dimanfaatkan. “ DPRD sepakat dengan GMBI agar kelas kosong dapat diisi. Komisi 4 akan segera berkordinasi dengan Disdik dan Pj Wali Kota Bekasi. Jangan juga terlalu lama, karena saat ini sudah mulai belajar. Dan harus segera mungkin ini bisa diselesaikan,” jelasnya.
Dari 62 SMP negeri yang ada di Kota Bekasi, terdapat sejumlah kelas yang kosong belum terisi siswa. Di antaranya, SMPN 38 yang kelasnya kosong ada 3 kelas, SMPN 54 ada 1 kelas kosong, SMPN 33 ada 2 kelas yang kosong, SMPN 16 ada 2 kelas yang kosong, SMPN 12 ada 1 kelas yang kosong, SMPN 41 ada 1 kelas yang kosong, SMPN 2 ada 1 kelas yang kosong, SMPN 14 ada 3 kelas yang kosong, SMPN 13 ada 3 kelas yang kosong dan SMPN 4 ada 3 kelas yang kosong.
“Tidak menutup kemungkinan masih banyak kelas yang kosong di SMPN yang ada di Kota Bekasi. Maka dari itu hasil masukan ini, akan kita tindak lanjuti ke sekolah-sekolah tersebut. Apakah benar, kalau benar kenapa nanti kita akan tanyakan. Karena sangat disayangkan jika banyak kelas yang kosong tidak terisi,” ujar Dariyanto (red/adv/dprd/kotabksi24).
