KOTA BEKASI,JABAR,Klikinews.com – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bekasi menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dan Press Confrence Kinerja APBN Periode Bulan Agustus 2025, sekaligus gelar KPPN Award Periode Semester I Tahun 2025 serta Sosialisasi Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi Eksternal apda Rabu ( 27/08/08/2025) bertempat di Aula KPPN Bekasi, Jl. KH. Masturo No. 63, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Forum diskusi Publik yang dihadiri Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II, Stakeholder mitra kerja KPPN Bekasi dan unsur lainnya yaitu akademisi, tokoh masyarakat, kalangan profesi, komunitas/LSM, pengusaha dan media massa.

“Forum Konsultasi Publik ini, tentunya bertujuan untuk mendengar permasalahan dan juga saran perbaikan dari publik terkait standar pelayanan di KPPN Bekasi. Dengan kegiatan FKP ini diharapkan dapat menjadi sarana diskusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh KPPN Bekasi,” ungkap Kepala KPPN Kelas 1A Bekasi, Haris Budi Susila saat dikonfirmasi media klikinews.com, Rabu (27/08/2025).![]()
Selain acara FKP, KPPN juga melakukan Press Confrence Kinerja APBN Sampai dengan Tanggal 31 Juli 2025, Kinerja Pendapatan APBN dan Kinerja Pendapatan Negara s.d. 31 Juli 2025 mengalami kontr aksi sebesar -33,51 % yoy dengan realisasi sebesar Rp 14,96 triliun atau 3447% dari target Rp 434 M. Kontraksi Penerimaan Dalam Negeri sebesar – 33,51 %.
“Penerimaan Dalam Negeri mengalami kontraksi sebesar -33,51% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. PNBP mengalami kontraksi sebesar -12,30% dibanding periode yang sama tahun lalu,” jelas Haris
Selain itu, kata Haris, Laporan Kinerja Belanja Negara sampai tanggal 31 Juli 2025 mengalami kontraksi sebesar – 0,53% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp 4,13 T. “Komponen Belanja Pemerintah Pusat mengalami penurunan yaitu belanja barang sebesar – 60,68% dan Belanja Modal sebesar -89,07% (yoy). Belanja TKD mengalami pertumbuhan sebesar 13,88%,” ujarnya

Belanja Negara secara yoy juga mengalami kontraksi sebesar -0,53%. Dan Belanja Pemerintah Pusat mencapai nilai Rp 814 Miliar, secara yoy mengalami kontraksi sebesar -34,36%. “Realisasi belanja barang masih harus terus didorong penyerapannya, namun hal ini terkendala dengan dana blokir dan efisiesi,” ucap Haris lagi,
Adapun Penyerapan TKD di KPPN Bekasi sebesar Rp 3,31 triliun atau sebesar 56,45% dari pagu. Kesimpulannya Adalah, “Kinerja APBN KPPN Bekasi per tanggal 31 Juli 2025 mengalami perlambatan yang ditunjukkan oleh kontraksi Pendapatan Negara sebesar -33,51% dan Belanja Negara -0,53%,” tutup Haris Budi Susila mengakhiri sambutannya (red).