KOTA BEKASI, JABAR,Klikinews.com – Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary angkat bicara terkait kondisi TPST Bantargebang terkini , sudah memasuki fase darurat. Dan menegaskan persoalan klasik soal pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan di kawasan tersebut telah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi yang signifikan.
Setiap tahun ada masalah, dan setiap tahun beban lingkungan makin berat,. Dan hal ini memang bukan persoalan baru, tetapi semakin parah,” ungkap Latu Har Hary kepada media, Jumat ( 14/11/2025) di Kantor DPRD Kota Bekasi,
Menurut Latu, masalah itu mencapai titik kritis setelah gunungan sampah di TPST Bantargebang dilaporkan mengalami longsor, menghantam area kerja dan disebut-sebut menimpa sejumlah orang. “Insiden tersebut memperkuat anggapan bahwa persoalan teknis konservasi dan penataan timbunan sampah tidak berjalan semestinya,” jelasnya,
Lebih lanjut kata Latu, kejadian ini harus menjadi momentum Pemerintah Kota Bekasiuntuk evaluasi besar-besaran. “Pengelolaan TPST Bantargebang dan Sumur Batu kini layak diberikan “rapor merah”, karena berulang kali menimbulkan dampak lingkungan dan keselamatan,” tuturnya
Pencemaran udara, kualitas air yang menurun, hingga bau menyengat setiap hari sudah cukup membuktikan bahwa ada pekerjaan rumah besar yang belum diselesaikan “masyarakat sekitar, terutama anak-anak dan lansia menanggung dampak langsung dari pencemaran dan risiko kesehatan akibat paparan jangka Panjang,”ujarnya,
Masalah ini , bicara tentang kesehatan masyarakat yang terancam. Ini bukan hanya polusi, tapi sudah menyangkut keselamatan jiwa, apalagi setelah adanya peristiwa longsoran sampah, “Dalam hal ini, saya mendesak pemerintah daerah, Pemprov DKI sebagai pengelola, dan seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Kota Bekasi, untuk segera mengambil langkah darurat dan jangka Panjang,
“Mulai dari stabilisasi timbunan sampah, perbaikan sistem pengelolaan, hingga penguatan pengawasan dan mitigasi risiko bencana. Harus ada langkah strategis yang dilakukan bersama. Kita semua punya andil dan tanggung jawab untuk memastikan kejadian seperti ini tidak terulang,” ujar Latu Har (red/adv/hms/dprd/kotabksi).
