KOTA BEKASI,JABAR,Klikinews.com – Direktur Utama RSUD CAM, Dr. dr. Ellya Niken Prastiwi mengakui, bahwa RSUD CAM Kota Bekasi sampai saat ini masih memiliki piutang BPJS Kesehatan Kota Bekasi yang nilainya mencapai Rp 25 miliar per bulan. Piutang tersebut, menurutnya, masih dalam proses penagihan dan menjadi dinamika rutin rumah sakit rujukan.
“Tagihan BPJS setiap bulan sekitar Rp 20 sampai Rp25 miliar, dan itu kan berproses untuk pembayaran,” ujarnya dr. Ellya Niken Prastiwi dalam Jumpa Persnya,di Kantor RSUD Kota Bekasi Rabu (14/1/2026).
Disisi lain, Niken menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2025, RSUD CAM mencatat pendapatan sekitar Rp384 miliar, angka yang menunjukkan bahwa Rumah Sakit pelat merah ini masih memiliki denyut finansial yang kuat. “Sampai akhir 2025 pemasukan kami mencapai Rp384 miliar,” katanya.
Dengan data tersebut, Niken cukup miris dengan kondisi keuangan RSUD CAM akan berdampak pada pelayanan, apalagi sampai memunculkan narasi “gulung tikar”. “untuk pelayanan Kesehatan,setiap hari tetap berjalan normal. Tidak ada penurunan,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD CAM, Yuli Swastiawati, selaku PPID, juga telah memberikan klarifikasi resmi. Ia menyebut pemberitaan yang menyebut RSUD CAM terancam tutup sebagai tidak tepat dan berlebihan.
Menurut Yuli, angka Rp70 miliar yang ramai diberitakan merupakan kewajiban administrasi akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya dan kini tengah diselesaikan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan yang berlaku.
“Persoalan krusial lain yang jarang disorot publik, yakni ketatnya kriteria kegawatdaruratan BPJS Kesehatan. Sebagai rumah sakit rujukan, RSUD CAM kerap melayani pasien BPJS maupun pasien tanpa identitas yang ditanggung melalui skema LKM-NIK,” jelasnyam
Ironisnya, tidak sedikit klaim yang akhirnya tidak dapat dibayarkan karena dinilai tidak memenuhi kriteria gawat darurat oleh penjamin. Namun dalam hal ini, RSUD tetap tidak menolak pasien, sebuah pilihan yang secara moral benar, namun secara finansial menantang.
Langkah Strategis Manajemen Untuk memastikan keberlangsungan layanan, manajemen RSUD CAM telah menempuh sejumlah langkah strategis, antara lain;
- Koordinasi intensif dengan Pemerintah Kota Bekasi guna penyelesaian kewajiban keuangan secara transparan dan sesuai hukum.
- Efisiensi operasional berdasarkan rekomendasi Inspektorat Kota Bekasi dan persetujuan Dewan Pengawas, tanpa mengorbankan mutu pelayanan.
- Rasionalisasi belanja pegawai, khususnya pada penerimaan bulan Maret, dengan penegasan bahwa pegawai administrasi BLUD tidak terdampak kebijakan tersebut (nug / mam).
