KOTA BEKASI,JABAR,Klikinews.com – Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan peninjauan ulang rencana perluasan Car Free Day (CFD) di Alun-Alun Kota Bekasi yang mendalam, karena lokasi tersebut dinilai terlalu berisiko dan bersinggungan langsung dengan sejumlah objek vital.
Terkait rencana Pemerintah Kota Bekasi akan menambah titik lokasi baru kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Jalan Veteran sekitar Alun-Alun M. Hasibuan menuai kritik melakukan peninjauan ulang yang mendalam, “karena lokasi tersebut dinilai terlalu berisiko dan bersinggungan langsung dengan sejumlah objek vital lainnya,”ungkap Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary kepada media, Rabu ( 13/5/2026).
Lebih lanjut kata Latu Har Hary, langkah perluasan area CFD yang digagas oleh Walikota Bekasi itu, awalnya bertujuan untuk memecah kepadatan massa agar tidak hanya berpusat di Jalan Ahmad Yani. “Tetapi faktanya, keberadaan fasilitas pelayanan publik tingkat tinggi dan pusat kedaruratan medis di sekitar alun-alun, memicu kekhawatiran terjadinya hambatan operasional yang fatal saat jalur transportasi ditutup.” Jelanya
Politisi PKS ini mengungkapkan, lokasi Alun-Alun M. Hasibuan, dikelilingi oleh instansi pelayanan publik yang membutuhkan aksesibilitas tanpa batas. Di antaranya meliputi RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Markas Kodim, Kantor BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga pusat pelayanan SIM Polres Metro Bekasi Kota.
“Penutupan jalan untuk aktivitas olahraga dan rekreasi massal di kawasan tersebut, berpotensi besar mengganggu penanganan medis darurat serta mobilitas pelayanan hukum dan keamanan. Ketika itu akan dilaksanakan, atau nanti ditetapkan menjadi area CFD, maka itu menjadi problem tersendiri. Karena di situ ada RSUD. Kalau misalnya ada kegawatdaruratan medis, terus terhambat karena ada CFD, kan tidak bisa,” ujar Latu
Lat Har Hary mempertanyakan dalam kesiapan mitigasi dari Dinas Perhubungan (Dishub) maupun instansi terkait,”emerintah daerah tidak boleh hanya melihat program CFD dari sudut pandang hiburan rakyat atau peningkatan ekonomi, semata tanpa menghitung dampak sosial dan keselamatan jiwa,”tutur Latu
Lebih jelasnya, menurut Latu, apakah ada jaminan bahwa Walikota maupun Dishub atau pihak yang berkompeten secara kewenangan, menjamin tidak akan terjadi hambatan .? “ Jadi jangan cuma kita melihat bahwa CFD ini bagus untuk meningkatkan ekonomi atau meningkatkan endorfin agar warga bahagia. Tidak bisa dilihat dari sisi itu saja,” ungkapnya.
Dalam hal ini, Komisi II DPRD Kota Bekasi merekomendasikan agar rencana penambahan titik CFD di lokasi tersebut dibatalkan, jika aspek-aspek krusial mengenai keselamatan masyarakat tidak bisa dijamin sepenuhnya oleh eksekutif. Regulasi mengenai ruang publik harus dilandasi oleh kajian yang komprehensif.
“Penyelenggaraan CFD di pusat kota tidak hanya melibatkan pengalihan arus lalu lintas, tetapi juga mencakup pengelolaan kantung parkir baru, agar tidak menimbulkan kemacetan sekunder di ruas jalan penyangga lainnya. Pihak legislatif menegaskan akan terus mengawal kebijakan dan meminta instansi terkait, untuk memaparkan hasil kajian lalu lintas sebelum mengambil keputusan final,” tutup Latu Har Hary (adv/hms/dprd/kotabksi).
Oleh : Tim Redaksi
Editor : Aisyahra Mulyawati
