KLIKINEWS,LOMBOK NTB- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memberikan dukungan penuh untuk event olah raga internasional MotoGP Indonesia 2023 yang berlagsung di Sirkuit Mandalika, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 13 – 15 Oktober 2023.
Disampaikan Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ismail, selama MotoGP berlangsung jauh-jauh hari telah melaksanakan pengawasan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) secara intensif.
“Dalam monitoring ini dilaksanakan, guna memitigasi gangguan terhadap SFR selama penyelenggaraan MotoGP 2023 berlangsung. Kementerian Kominfo juga memberikan izin masuk perangkat dan Izin SFR Sementara (ISR) penggunaan frekuensi,” ucap Ismali di Lombok, NTB,Sabtu (14/10/23). 
Adapun pemberian izin melalui Ditjen SDPPI meliputi pemberian izin masuk sementara 750 perangkat berfrekuensi yang digunakan oleh pihak penyelenggara, lebih dari 200 ISR sementara, hingga pengawasan SFR penyelenggara dan pengguna eksisting terkait mitigasi potensi gangguan SFR.
Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo menyatakan SFR sebagai sumbedaya terbatas perlu dikelola dengan baik. “dan biasanya di event-event yang besar ini membutuhkan banyak frekuensi. Sehingga dibutuhkan manajemen frekuensi untuk menyesuaikan kebutuhan dan ketersediaan,” jelasnya.
Oleh karena itu, Kementerian Kominfo melakukan koordinasi secara intensif engan pihak penyelenggara dan seluruh stakeholder NTB. Tim Ditjen SDPPI juga melakukan rehearsal sebelum penyelenggaraan dengan menyalakan seluruh perangkat yang akan digunakan.
“Hal tersebut guna memitigasi jika terdapat gangguan dan memastikan coeksistensi dari perangkat-perangkat tersebut. Pengawasan SFR yang dilakukan oleh Ditjen SDPPI untuk event MotoGP 2023 ini dilakukan untuk frekuensi penyelenggara, diantaranya komunikasi antartim pebalap, komunikasi Tim Dorna atau promotor, broadcasting, wireless kamera, helicam, data telemetri, hingga komunikasi penyelenggara lokal,” ujarnya.
Selama penyelenggaraan event kolaborasi terus dilakukan oleh Ditjen SDPPI, tidak terkecuali dengan pengguna eksisting seperti dinas penerbangan dengan berkoordinasi dengan airnav, kemudian untuk frekuensi keamanan koordinasi dilakukan dengan Pasukan Pengamanan Presiden, Brigade Mobil Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (red/sam).
