KOTA BEKASI (Klikinews.com) – Ketua DPRD H.M. Saifuddaulah sejak awal sangat konsisten dan komitmen untuk perbaikan dan nasib Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
“Sejak awal saya menjabat, saya sudah komitmen dan tetap konsen terkait persoalan TKK. Saya malah meminta agar mereka (TKK) dilindungi gak dan tegas peraturannya. Bisa digoogling terkait sikap saya terhadap TKK,” ungkap Saifuddaulah kepada media, Jumat (24/11/23).
Lebih lanjut kata Ketua DPRD yang biasa disapa Ustadz Daulah ini menegaskan, dari awal Pemkot Bekasi dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Bagian Organisasi Setda Pemkot Bekasi untuk mendata dan menginventarisir, “serta berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terkait solusi tenaga honorer,” jelasnya
DPRD Kota Bekasi sejak dari awal meminta kepada BKPSDM untuk bekerja semaksimal mungkin terkait menangani persoalan TKK di Pemkot Bekasi, dan berikan kepastian hukum kedudukan kepada mereka,
“Bahkan saya menyarankan Pemkot membentuk tim khusus atau Satuan Tugas (Satgas) untuk mendata Tenaga Kerja Kontrak di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tim harus bergerak cepat untuk menginventarisir dan berkonsultasi serta memberi rekomendasi untuk solusi masalah TKK,” ujar Saifuddaulah.
Politisi PKS ini sangat menyayangkan adanya penjurusan opini bahwa dirinya kurang peduli terkait nasib TKK, karena surat Komisi 1 ditolak. Menurut Saifuddaulah, surat itu harus melalui mekanisme administrasi, seperti melalui Koordinator Komisi. Isi sesuai dengan agenda utama.
“Saya sampaikan tidak ada penolakan. Surat harusnya beragenda sesuai dengan nomenklatur dan aturan. Kalau rapat kerja ya disebutkan agendanya, kalau silaturahmi terus dibelokan isunya jadi masalah TKK, kan jadi kurang pas,” ujarnya.
Saifuddaulah menegaskan,agar semua anggota dewan tetap bekerja dan terus menyuarakan amanah rakyat sesuai dengan aturan yang berlaku. Apapun suratnya kalau jelas dan terkait persoalan rakyat, “saya akan tandatangani dan setujui. Asal jelas semua, bahkan harus sepengetahuan atau disposisi dari Koordinator AKD. Bukan agenda yang terselubung begini. Agendanya rapat kerja dan silaturahmi. Di media malah dibelokan untuk TKK,” pungkas Saifuddaulah (adv/hms/dprd/kotabksi23).
