KOTA BEKASI,JABAR,Klikinews.com – Dari total pagu APBN di wilayah kerja KPPN Tipe A1 Bekasi. Terdiri dari Transfer ke Daerah (TKD) untuk wilayah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat terkait kinerja belanja secara persentase, kinerja Belanja lingkup KPPN Tipe A1 Bekasi sampai dengan bulan September belum mencapai target realisasi belanja terutama untuk belanja barang dan belanja modal.
Kepala KPPN Tipe A1 bekasi,Haris Budi Susila mengungkapkan, beberapa kendala penyerapan belanja pada satker antara lain disebabkan oleh: Sampai dengan 20 September 2024 masih terdapat proses Automatic Adjustment Anggaran dan dana blokir K/L yang belum mendapat penyelesaian revisi dari DJA.
“Terdapat kebijakan rencana realokasi anggaran oleh K/L pusat, Terdapat isu penundaan, Pelaksanaan kegiatan pada beberapa K/L (PUPR, Hukum dan HAM) yang menyebabkan Satker tidak bisa melaksanakan kegiatan,dan terdapat pekerjaan yang memerlukan proses pengadaan barang dan jasa baru dimulai pelaksanaannya di triwulan IV 2024,” ungkap Haris Budi Susila saat dikonfirmasi media klikinews.com pada Jumat (27/9/24).
Selain itu, kata Haris, analisis Isu Strategis, beberapa satuan kerja terkendala untuk penyerapan karena dana masih terblokir. Beberapa K/L seperti KPU, POLRI dan Kemenhan mendapatkan hibah langsung berupa uang dalam rangka pelaksanaan Pilkada 2024. KPPN dan Satker masih dalam proses melakukan registrasi User SPAN Ext yang merupakan pengganti aplikasi OM SPAN
“KPPN Tipe A1 Bekasi melakukan pendampingan implementasi Platform Pembayaran Pemerintah untuk semua K/L untuk pembayaran tagihan rutin (Common Expenses) mulai tanggal 21 September 2024 untuk pembayaran tagihan listrik PT. PLN dan tagihan Telephone PT. Telkom,” jelasnya
AdapunPenyaluran Dana TKD untuk Kabupaten Bekasi sebesar Rp3.049.178.214.000 telah tercapai realisasi sebesar Rp 2.275.276.767.840 (42,73%) terdiri atas persentase realisasi per masing-masing pagunya: DAU (73,38%), DBH (62,79%), DAK Fisik (31,85%), BOK Puskesmas (42,11%), Dana Desa (99,73%), Insentif Fiskal (50,00%), DAK Non Fisik (54,43%), dan BOSP (96,64%). Sedangkan untuk Kota Bekasi pagu sebesar Rp2.191.429.031.000 teah tercapai realisasi sebesar Rp1.646.589.667.593 (42,90%) terdiri atas persentase realisasi per masing-masing pagunya DAU (75,35%), DBH (60,16%), DAK Fisik (45,02), BOK Puskesmas (65,13%), Insentif Fiskal (50,00%), DAK Non Fisik (57,19%), dan BOSP 98,24% (red).
