KOTA BEKASI,JABAR,Klikinews.com – Bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini setiap tanggal 21 April dengan penuh rasa syukur dan bangga. Momen bersejarah ini bertujuan mengenang perjuangan emansipasi perempuan yang dirintis oleh Raden Ajeng Kartini dengan Tema utama : “Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi, menuju Indonesia Emas 2045”. Kartini 2026 berfokus pada pemberdayaan perempuan untuk menyongsong masa depan bangsa.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Tanti Herawati, menyambut momen Hari Kartini dengan semangat. Sebagai wakil rakyat yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, langkah konkret yang bisa langsung dieksekusi adalah penganggaran berbasis gender, pastikan APBD 2026 mengalokasikan dana khusus untuk pelatihan UMKM perempuan, beasiswa anak perempuan rentan, dan shelter korban KDRT.
Perda dan Pengawasan, mendorong implementasi Perda Kota Bekasi No. 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Awasi Dinas PPPA agar program Puspaga serta UPTD PPA berjalan efektif sampai tingkat kelurahan.
“Hal paling penting, kolaborasi ekosistem, Fasilitasi kemitraan UMKM perempuan dengan BUMD, e-commerce, dan perbankan untuk akses modal KUR. Buka forum “Kartini Bekasi Berdaya” tiap kecamatan. Serta Data dan advokasi mengunakan data SIMFONI-PPA untuk memetakan kasus kekerasan dan merancang intervensi berbasis RW paling rawan,” ungkap Tanti Herawati saat di wawancarai media klikinews.com, Selasa (21/4/2026).
Lebih lanjut kata Tanti, sesuai dengan tema kartini tahun inu, Peran strategis agar perempuan tetap berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045, menurutnya, peran strategis DPRD ada di 3 fungsi yaitu : legislasi, anggaran, pengawasan.
* Legislasi : Inisiasi Perda Kota Layak Anak & Perda Kewirausahaan Perempuan, termasuk kuota 30% perempuan dalam program padat karya dan pengadaan barang/jasa Pemkot.
* Anggaran : Kawal agar 5% APBD dialokasikan untuk urusan wajib PPA. Fokus ke PAUD HI, pencegahan stunting, dan digitalisasi skill ibu rumah tangga.
*Pengawasan : Bentuk Pansus Perlindungan Anak untuk evaluasi sekolah ramah anak, pencegahan bullying, dan bebas pekerja anak di sektor informal Kota Bekasi.
“Targetnya, tahun 2045, perempuan Bekasi jadi penopang 50% ekonomi keluarga dan angka stunting di bawah 5%,” jelasnya,
Disinggung terkait setuju tidak ,di era digital, perempuan sebagai agen perubahan bangsa? Tanti mengungkapkan,setuju 100%. Karena Era digital saat ini justru membuka “pintu Kartini baru”. Dengan alasan, 64% UMKM Indonesia dikelola perempuan, dan digitalisasi membuat mereka bisa jualan tanpa batas geografis sambil tetap mengasuh anak.
“Perempuan juga paling aktif di komunitas digital RT/RW, sekolah, dan posyandu. Artinya mereka adalah simpul perubahan tercepat. Tugas DPRD, memasastikan literasi digital, akses internet murah, dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender online masuk dalam program dinas,”tuturnya,
Dengan semangat RA Kartini,kata Perempuan politisi dari Partai PSI ini, apa yang dibutuhkan perempuan di Kota Bekasi ini agar tetap produktif dan anak sehat, pintar, terdidik, terlindungi menuju 2045.
“Semangat Kartini itu adalah keberanian belajar dan mendobrak batas. Yang dibutuhkan seperti ekosistem pendukung Daycare di kantor dan pasar, jam kerja fleksibel, Cuti Ayah agar beban ganda berkurang. Saelain itu,akses pengetahuan, Pusat belajar komunitas di tiap kelurahan untuk skill digital, parenting, dan keuangan. Kartini dulu berjuang lewat surat, sekarang lewat akses ilmu digital,”ungkapnya lagi,
Yang maksud jaminan dasar anak agar memastikan KMS, KIP, BPJS, dan makanan bergizi gratis (MBG) PAUD/TK tepat sasaran. Ibu produktif kalau tidak cemas soal anak. “Rasa aman harus diutamakan,Penegakan hukum tegas untuk KDRT & predator anak. Hukum yang berpihak jadi kunci keberanian perempuan berkarya,”tuturnya
Adapun rfaktor penghambat pencapaian Indonesia Emas 2045, dan solusi untuk generasi emas yang sehat tersebut, hambatan utama adalah : Beban ganda dan budaya patriarki, Perempuan masih dianggap penanggung jawab domestik tunggal. Kekerasan dan perkawinan anak
“Kota Bekasi masih ada kasus dispensasi nikah di bawah umur.dalam kesenjangan ekonomi digital ,banyak para ibu belum melek teknologi dan akses modal. Selain itu, Stunting dan putus sekolah menggerus kualitas SDM sejak dini,”ujar Tanti,
Dari Kartini, dapat dipetik hikmahnya untuk mendapat solusi ke depan seperti :
- Harus adanya kampanye peran ayah untuk Libatkan laki-laki dalam pengasuhan lewat Perda Kota Ramah Keluarga.
- Satgas Pencegahan Perkawinan Anak tingkat kelurahan + edukasi kesehatan reproduksi di SMP/SMA
- “Sekolah Kartini Digital”: Pelatihan gratis 10.000 perempuan/tahun untuk skill AI, e-commerce, konten kreator.
- Integrasi layanan: 1.000 Hari Pertama Kehidupan jadi program prioritas bersama Dinkes, Disdik, dan DPP.
Hal tersebut, bagaimana solusi agar perempuan tetap berdaya dan terus berkarya, tidak hanya di urusan domestik tapi juga ekonomi dan sosial. “ Sebagai anggota DPRD Kota Bekasi Komisi IV, ini solusi yang bisa kita dorong agar perempuan jadi penggerak utama kesejahteraan keluarga,”jelasnya lagi,
Pada intinya, solusi di Level Kebijakan dan Anggaran memnangun ekosistem kerja ramah perempuan: Dorong Perda/Perwal tentang kewajiban ruang laktasi & daycare di kantor, pabrik, dan pasar-pasar besar Kota Bekasi. Ibu bisa tetap berkarya tanpa khawatir meninggalkan anak.
* Anggaran afirmatif untuk UMKM perempuan: Pastikan minimal 40% penerima program pelatihan wirausaha, bantuan alat produksi, dan KUR Pemkot dialokasikan untuk perempuan. Kawal juga kemudahan NIB dan sertifikasi halal gratis.
* Perluas akses pasar: Buat “Galeri Kartini Bekasi” fisik & digital sebagai etalase produk UMKM perempuan. Fasilitasi kerja sama dengan BUMD, hotel, dan e-commerce agar produknya punya pasar tetap.
Adapun Solusi di Level Komunitas dan Sosial:
* Sekolah Perempuan di tiap kelurahan: Bukan sekolah formal, tapi wadah belajar skill hidup, digital marketing, literasi keuangan, sampai public speaking. Ini memutus rantai “tidak percaya diri” untuk masuk ranah publik.
* Program “Bapak Peduli”: Pemberdayaan perempuan tidak jalan tanpa laki-laki. Libatkan suami/ayah lewat edukasi pembagian peran domestik dan pengasuhan. Beban ganda berkurang, ruang berkarya bertambah.
* Jaring pengaman sosial: Perkuat Posyandu & Puspaga sebagai tempat aman untuk konseling, advokasi korban KDRT, dan info hukum. Perempuan berani berkarya kalau merasa aman dan dilindungi.
Solusi di Era Digital:
* Literasi digital + modal usaha mikro: Bekali perempuan dengan skill jualan online, konten, dan keuangan digital. Gandeng provider untuk paket internet khusus UMKM perempuan.
* Lindungi dari KBGO: Kawal penegakan UU ITE & UU TPKS untuk kasus kekerasan berbasis gender online, agar perempuan aman berkiprah di ruang digital.
“Kunci utamanya adalah, Pemberdayaan Perempuan bukan sekadar pelatihan, tapi keberpihakan sistem. Kalau kebijakan, anggaran, dan lingkungan sosial mendukung, maka perempuan Bekasi tidak hanya mengurus rumah, tapi juga menggerakkan ekonomi dan menjadi pemimpin sosial untuk generasi Indonesia Emas 2045,” tutup Tanti Herawati mengakhiri perbincangan (red).
Penulis : Ai
Editor : Aisyahra Mulyawati
